MA MUALLIMIN NW BORO'TUMBUH: 2011/12
SITUS PRESIDEN RI

Minggu, 29 Januari 2012

KUMPULAN RPP BERKARAKTER SMP

SILABUS BERKARAKTER SMP

Penyaluran Dana BOS Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2012

Progres Penyaluran Dana BOS  Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2012        
Posisi Tanggal: 19 Januari 2012  
  • Dana Disalurkan oleh Kas Negara ke Kas Daerah Provinsi: 4 Januari 2012
  • Jumlah Provinsi: 33  DANA BOS 2012 DANA BOS 2012 DANA BOS 2012 
  • Jumlah provinsi yang sudah menyalurkan dana ke sekolah: 33 provinsi
  • Total Dana yang telah tersalurkan : Rp. 5,599,612,367,250  DANA BOS 2012      
  • Persentase dana yang telah tersalurkan: 99.81 %  DANA BOS 2012  DANA BOS 2012        
Download DANA BOS 2012 DANA BOS 2012 DANA BOS 2012 DANA BOS 2012,DANA BOS 2012       
Progres Penyaluran Dana Triwulan I Th 2012                        

SELEKSI CPNS TAHUN 2012

10 PTN Akan Menjadi Pelaksana Seleksi CPNS

01/27/2012
Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) mendukung penyelenggaraan seleksi CPNS 2012 secara transparan, bersih dan obyektif. SELEKSI CPNS  TAHUN 2012   
Bentuk kerja sama tersebut berupa keterlibatan 10 perguruan tinggi negeri yang akan menjadi penyelenggara dalam proses rekrutmen dan evaluasi (penilaian) CPNS. “MenPAN menilai, di perguruan tinggi negeri sudah ada sistem yang bagus,” ujar Mendikbud, Mohammad Nuh, usai pelantikan Dirjen PAUDNI dan tiga rektor PTN di kantor Kemdikbud, pada Jumat, 27/1/12. SELEKSI CPNS  TAHUN 2012        
Kesepuluh PTN yang direkomendasikan Mendikbud yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Surabaya (ITS), SELEKSI CPNS  TAHUN 2012          
Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas). SELEKSI CPNS  TAHUN 2012       
Ada tiga kriteria pokok yang menjadi dasar rekomendasi. Pertama, PTN harus memiliki sistem serta fasilitas infrastruktur. “Dari sistem scanning sampai komputerisasi,” ujar Menteri Nuh. Kriteria kedua adalah sudah teruji secara sistem, yaitu sering digunakan dalam SNMPTN dan teruji dengan baik. Sedangkan kriteria ketiga adalah distribusi. “Jadi PTN-nya bukan cuma yang ada di Jawa, di daerah lain juga ada, tapi tetap memenuhi kriteria pertama dan kedua tadi”.
Mendikbud M. Nuh menilai kebijakan ini merupakan langkah bagus untuk mewujudkan rekrutmen CPNS yang transparan.
Karena PTN dinilai sebagai badan yang bisa independen dalam melakukan perekrutan CPNS, dan tidak boleh ada intervensi pihak lain dalam mengeluarkan penilaian (evaluasi) CPNS . Hal ini berlaku untuk perekrutan CPNS di pusat, maupun di daerah. SELEKSI CPNS  TAHUN 2012            
Sebelumnya, pemerintah daerah memang bekerjasama dengan PTN dalam menyelenggarakan seleksi CPNS. Tetapi pada saat pengumuman hasil ujian, bukan PTN yang melakukan, tetapi pejabat pembina kepegawaian (PPK) daerah itu sendiri. SELEKSI CPNS  TAHUN 2012           
Namun untuk ke depannya, Mendikbud mengatakan, kemungkinan akan dilakukan kombinasi antara PTN dengan lembaga pemerintah.SELEKSI CPNS  TAHUN 2012                        
“PTN sebagai pihak yang menilai dari sisi kompetensi akademiknya, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian, akan bekerjasama dengan Kementerian PAN dan RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN ,” tutur Menteri Nuh.SELEKSI CPNS  TAHUN 2012                        
Dalam waktu dekat, akan dilakukan penandatanganan MoU antara Kemdikbud, Kementerian PAN dan RB, dan kesepuluh rektor PTN yang dimaksud. (Lian) SELEKSI CPNS  TAHUN 2012                        

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sabtu, 28 Januari 2012

PERANGKAT AKREDITASI

DELAPAN ( 8 ) STANDAR PENDIDIKAN
1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
A. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun2008 Tentang Guru
B. Permendiknas No 12 Tahun_2007 Tentang Standar Pengawas sekolah/Madrasah
C. Permendiknas No 13 Tahun_2007 Tentang Standar Kepala Sekolah
D. Permendiknas No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Guru
E. Permendiknas No 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru
F. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
2.  Permendiknas No19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
3.  Permendiknas No20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian
4. Permendiknas No22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
5. Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan (SKL)
6. Permendiknas No 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarpras
7. Permendiknas No 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses
8. Standar Pembiayaan/Pendanaan :
PP No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
MATERI LAIN :
Materi Penunjang Sertifikasi Guru/Pengawas :
Buku 8 : Pedoman Penyusunan Portofolio ( Khusus guru yang diangkat dalam jabatan pengawas):
1. PORTO FOLIO PENGAWAS
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru
3. Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
4. Permendiknas No 39 Tahun 2009 Tentang beban kerja guru dan pengawas sekolah

Kumpulan Perangkat Pembelajaran

Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan Program Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK) Pembelajaran pada hari Jumat, 15 Juli 2011,. Program ini mencakup portal Rumah Belajar yang bisa diakses melalui alamat http://belajar.kemdiknas.go.id dan media berbasis televisi atau video bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Kumpulan Perangkat Pembelajaran ,Kumpulan Perangkat Pembelajaran          
"(Portal) Rumah belajar memungkinkan siswa belajar tanpa batas waktu dan tempat," kata Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh usai meluncurkan Program TIK Pembelajaran di Kantor Kemendiknas , Jakarta, Jumat (15/7/). Kumpulan Perangkat Pembelajaran                        
Kumpulan Perangkat Pembelajaran,Kumpulan Perangkat Pembelajaran
Mendiknas  berharap fasilitas belajar tersebut bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas kesempatan belajar, termasuk untuk siswa berkebutuhan khusus. "Kita harus memberikan layanan kepada siapa pun, termasuk yang memerlukan layanan khusus," kata Nuh.
 Kumpulan Perangkat Pembelajaran 
Lebih lanjut, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemendiknas Ari Santoso mengatakan, portal Rumah Belajar merupakan fasilitas layanan bagi guru dalam menyiapkan materi pembelajaran. Dia menyebutkan, ada lima fitur di dalamnya, yakni fitur rancangan pelaksanaan pembelajaran, fitur katalog media, fitur bahan ajar interaktif, dan fitur bank soal. Portal rumah belajar juga merupakan fasilitas untuk melakukan pertukaran informasi, pengalaman, dan, pengetahuan serta memberikan fasilitas kompilasi catatan belajar dan mengajar, baik oleh siswa, guru, maupun masyarakat pengguna yang akhirnya menjadi jaringan kerja pendidikan dan sumber belajar Indonesia.
Kumpulan Perangkat Pembelajaran
 Kumpulan Perangkat Pembelajaran  Kumpulan Perangkat Pembelajaran                       
"Rumah Belajar pada akhirnya akan menjadi jaringan kerja pendidikan dan sumber belajar Indonesia," kata Ari.  Kumpulan Perangkat Pembelajaran    Kumpulan Perangkat Pembelajaran  
Sementara itu, melalui layanan video, siswa berkebutuhan khusus dapat memanfaatkan komunikasi isyarat dan teks yang tersedia dalam video untuk belajar. Kementerian Pendidikan Nasional menargetkan bisa menyediakan 97 judul video di tahun 2011 ini.Kumpulan Perangkat Pembelajaran                       
Mendiknas  tak menampik hambatan berupa minimnya atau belum tersedianya laboratorium teknologi informasi (TI) untuk memudahkan siswa dan guru mengakses program-program layanan berbasis TI ini. Ketersediaan laboratorium TI, kata dia, bisa dipenuhi secara bertahap. "(Pengadaan) bisa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, kabupaten/kota, maupun swadaya masyarakat," ujarnya.        

Penilaian Kinerja PNS

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil , adalah penilaian  secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil . Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil  yang bersangkutan dalam melaksana-kan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil , antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat ,  pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan.  Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil PNS ,PNS PNS,PNS PNS PNS                        
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah :
  1. kesetiaan;
  2. prestasi kerja;
  3. tanggungjawab;
  4. ketaatan;
  5. kejujuran;
  6. kerjasama;
  7. prakarsa; dan
  8. kepemimpian.
Kesetiaan , Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Unsur kesetiaan terdiri atas sub-sub unsur penilaian sebagai berikut: PNS PNS PNS PNS                       
  1. Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan;
  2. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan;
  3. Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta selalu berusaha mempelaiari haluan Negara, politik Pemerintah, dan rencana-renca Pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna;
  4. Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Pemerintah;
  5. Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
Prestasi Kerja        
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksana tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan , pengalaman dan kesungguhan PNS yang bersangkutan Unsur prestasi kerja terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: PNS           
  1. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya;
  2. Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya;
  3. Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya;
  4. Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya;
  5. Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik;
  6. Melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna;
  7. Hasil kerjanya melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.
Tanggung jawab
Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Unsur tanggung jawab terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: PNS PNS PNS                        
  1. Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik- baiknya dan tepat pada waktunya;
  2. Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan; PNS          
  3. Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan;
  4. Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain;
  5. Berani memikul risiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya;
  6. Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya. PNS PNS                       
Ketaatan 
Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil  untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Unsur ketaatan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: PNS PNS                       
  1. Menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku
  2. Menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya;
  3. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya;
  4. Bersikap sopan santun
Kejujuran, Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Unsur kejujuran terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: PNS,PNS     
  1. Melaksanakan tugas dengan ikhlas;
  2. Tidak menyalahgunakan wewenangnya;
  3. Melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya
Kerjasama , Kerjasama adalah kemampuan seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Unsur kerjasama terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:PNS                        
  1. Mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;
  2. Menghargai pendapat orang lain;
  3. Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar;
  4. Bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain; PNS
  5. Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan; PNS,PNS         
  6. Selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak sependapat.
Prakarsa , Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Unsur prakarsa terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:
  1. Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan
  2. Berusaha mencari tatacara yang baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar besarnya;
  3. Berusaha memberikan saran yang dipandangnya baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas.PNS   
Kepemimpinan, Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Unsur kepemimpinan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: PNS PNS                        
  1. Menguasai bidang tugasnya;
  2. Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat;
  3. Mampu mengemukakan pendapat dengan jelas kepada orang lain;
  4. Mampu menentukan prioritas dengan tepat
  5. Bertindak tegas dan tidak memihak;
  6. Memberikan teladan baik;
  7. Berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama;
  8. Mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan;
  9. Berusaha menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas;
  10. Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahan:
  11. Bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan.
Tata Cara Penilaian PNS PNS       
Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Pejabat Penilai melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut:
  1. amat baik = 91 - 100
  2. baik = 76-90
  3. cukup = 61-75
  4. sedang = 51-60
  5. kurang = 50 ke bawah
Nilai untuk masing-masing unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, adalah rata-rata dari nilai sub-sub unsur penilaian. Setiap unsur penilaian ditentukan dulu nilainya dengan angka, kemudian ditentukan nilai sebutannya. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila ia telah membawahkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedangkan Pejabat Penilai belum 6 (enam) bulan membawahi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan mengunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh Pejabat Penilai yang lama. PNS,PNS PNS PNS   
Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah diisi diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil  yang dinilai. Apabila Pegawai Negeri Sipil  yang dinilai menyetujui penilaian terhadap dirinya seperti tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia. Pegawai Negeri Sipil  wajib mengembalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani olehnya kepada Pejabat Penilai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan oleh Pegawai Negeri Sipil  yang dinilai dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung dari Pejabat Penilai, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai diterimanya kembali Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. PNS PNS          
Keberatan Terhadap Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya, maka ia dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Penilai. Keberatan tersebut dikemukakan dalam tempat yang tersedia dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disertai alasan-alasannya. Keberatan tersebut di atas disampaikan melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. Keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari tidak dapat dipertimbangkan lagi. Pejabat Penilai memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai pada tempat yang tersedia dan mengirimkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut kepada Atasan Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai saat ia menerima kembali Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. PNS PNS                        
Keputusan Atasan Pejabat Penilai     
Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan saksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya. Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Perubahan yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat. PNS,PNS     
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai Pejabat Penilai Yang merangkap Sebagai Atasan Pejabat Penilai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai tertinggi dalam lingkungan masing-masing.
Daftar Penilaian Pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat Penilai yang merangkap menjadi Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Sebagai Pejabat Negara Atau Ditugaskan Di Luar Instansi Induknya     
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dibuat oleh Pejabat Penilai dari instansi asal tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas sebelum diangkat sebagai Pejabat Negara. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi pemerintah lain dibuat oleh Pejabat Penilai pada instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan diinstansi/badan lain diluar instansi induknya dibuat oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari instansi/badan lain tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditugaskan. PNS PNS      
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil menjalankan tugas belajar oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari pimpinan lembaga pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugas belajar. PNS PNS          
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dibuat oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat.
Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan merupakan dokumen kepegawaian yang bersifat rahasia. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk selama 5 (lima) tahun mulai tahun pembuatannya. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak digunakan lagi dan dapat dimusnahkan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dibuat dalam 1 (satu) rangkap. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan l (satu) rangkap disimpan oleh instansi yang bersangkutan. PNS ,PNS     
Bahan bacaan :   
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil      
  2. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  

Tindak Lanjut Terhadap Tenaga Honorer Masih Menunggu PP


Kamis, 26 Januari 2012 13:40
Jakarta-Humas BKN.  Tindak lanjut yang dilakukan  Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap tenaga honorer masih menunggu Peraturan Pemerintah  (PP) terbaru mengenai tenaga honorer.  Tindak lanjut ini berupa pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I dan rencana pelaksanaan tes sesama tenaga honorer kategori II yang pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara.  Informasi ini disampaikan Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat menerima anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo di Ruang Rapat lantai 1 gedung I  BKN Pusat Jakarta , Kamis (26/1). TENAGA HONORER   ,TENAGA HONORER  TENAGA HONORER                        
Selain Kabag Humas, pejabat  BKN yang melakukan  audiensi dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah: Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) IIIB  Carnadi, Kasubdit Dalpeg IIIC Tris Kuryani, dan  Kepala Subbagian (Kasubbag) Publikasi Petrus Sujendro. 
DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam audiensi ini menanyakan permasalahan  tenaga honorer dan moratorium penerimaan CPNS TENAGA HONORER TENAGA HONORER TENAGA HONORER                       
Para Pejabat BKN memberikan penjelasan kepada DPRD Kabupaten Sukoharjo: (kiri-kanan) Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, Kasubdit Dalpeg IIIB Carnadi, Kabag Humas Tumpak Hutabarat, dan Kasubdit Dalpeg IIIC Tris Kuryani
Tumpak Hutabarat menegaskan bahwa moratorium penerimaan CPNS dilaksanakan 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaaan Sementara penerimaan CPNS , tenaga honorer  merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium. Pengecualian terhadap moratorium ini juga berlaku pada kementerian/lembaga yang membutuhkan beberapa formasi seperti: tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, serta Pemerintah Daerah yang belanja pegawai-nya di bawah/kurang dari 50% dari APBD tahun 2011. TENAGA HONORER TENAGA HONORER                        
Dalam audiensi ini, Tumpak Hutabarat lebih lanjut menjelaskan perlunya tiap instansi melakukan  penataan pegawai. Untuk penataan pegawai dengan baik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak dimplementasikan.TENAGA HONORER,TENAGA HONORER ,TENAGA HONORER                       
Disamping itu, guna pemerataan distribusi tenaga pelayanan masyarakat, PNS harus bersedia ditempatkan di instansi dan wilayah di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Jika kebutuhan PNS di suatu daerah telah memadai, diterapkan  prinsip zero growth atau pun minus growth.

Audiensi tengah berlangsung antara para pejabat BKN  dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan data Kedeputian Dalpeg, tenaga honorer  di Kabupaten Sukoharjo untuk kategori I berjumlah18 orang, dimana 12 orang dinyatakan memenuhi kriteria, 6 orang tidak menyatakan kriteria. Ada pun untuk tenaga honorer kategori II berjumlah 1136 orang. TENAGA HONORER         
Kepala Subbagian Publikasi Petrus Sujendro mengharapkan DPRD Kabupaten Sukoharjo dapat menyampaikan hasil audiensi ini  kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawaian.TENAGA HONORER,TENAGA HONORER TENAGA HONORER                        
Hal ini agar terwujud kesamaaan persepsi visi, misi dan langkah stratejik dalam pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian, khususnya di Kabupaten Sukoharjo (tawur-aman).

TUNJANGAN PROFESI GURU

          

    
Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Pada tahun 2007 tunjangan profesi telah disalurkan dari pusat langsung ke rekening masing-masing guru penerima. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009, tunjangan profesi disalurkan melalui dana dekonsentrasi di masing-masing dinas pendidikan provinsi. TUNJANGAN PROFESI GURU TUNJANGAN PROFESI                      
Mulai tahun 2010 tunjangan profesi bagi sebagian guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) dibayarkan melalui mekanisme transfer ke daerah di kantor dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing. Sedangkan tunjangan profesi guru bukan PNS dan sebagian guru PNS masih tetap disalurkan melalui dana dekonsentrasi di dinas pendidikan provinsi masing-masing.
TUNJANGAN PROFESI GURU TUNJANGAN PROFESI GURU TUNJANGAN PROFESI                      
Untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi guru yang telah memenuhi persyaratan perlu disusun pedoman/petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi. TUNJANGAN PROFESI GURU                        
  1. Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS Daerah Melalui Mekanisme Transfer Daerah. selengkapnya dapat diunduh/download disini
  2. Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Melalui Dana Dekonsentrasi. selengkapya dapat diunduh/download disini
  3. Surat Dirjen PMPTK perihal Tunjangan Profesi Pendidik tahun 2010 yang belum seluruhnya terealisasi. selengkapnya dapat diunduh/download disini
SKTP yang telah terbit dapat dilihat secara online, silahkan klik disini  
atau silahkan ke alamat http://sk.sertifikasiguru.org

PELAKSANAAN UN 2012

Proses UN Harus Baik dan Kredibel

Isi: PELAKSANAAN UN 2012 ,PELAKSANAAN UN 2012 PELAKSANAAN UN 2012                                       
Ujian Nasional  (UN) tahun ajaran 2011-2012 akan dilaksanakan pada bulan April-Mei 2012. Perdebatan mengenai perlu atau tidak UN dilaksanakan dianggap sudah selesai. Persoalan utama penyelenggaraan UN bukan lagi seputar perdebatan itu, melainkan langkah-langkah peningkatan pelaksanaan UN yang lebih baik dan kredibel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. PELAKSANAAN UN 2012                         
“UN tahun 2012 halal dilaksanakan,” kata menteru Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, kepada wartawan di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Rabu (30 November 2011). Hadir dalam acara itu: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro, dan Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan, Djemari Mardapi.
Ia menjelaskan, terdapat empat hal penting yang menjadi focus agar proses penyelenggaraan UN menjadi baik dan kredibel. Pertama adalah, tingkat keamanan yang tinggi dan kerahasiaan yang kuat. Apabila soal UN  bocor ke public, maka nilai UN sendiri hilang. Ini berarti  UN sudah tidak bisa dikatakan kredibel dari sisi soalnya. Maka dari itu, Kemdikbud dan jajaran terkait akan berupaya keras untuk terus meningkatkan kemanan terhadap proses penyelenggaraan UN .
Kedua, distribusi harus tepat dari sisi waktu, jumlah, bahan/materi yang akan diujikan. Dalam artian, waktu tepat, jumlah soal yang masuk ke kelas sesuai dengan jumlah siswa (tidak boleh ada kekurangan), dan materi yang diujikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jangan sampai jadwal mata pelajaran yang diujikan, misalnya bahasa Indonesia, tetapi yang dibagikan soal bahasa inggris. PELAKSANAAN UN 2012           
Ketiga, pada saat prosesi pelaksanaannya sendiri harus sudah ada jaminan. Mulai dari soal, jumlah soal, bahkan sampai kemanan dan kenyamanan anak didik dalam mengerjakan soal. “Jangan sampai pada saat ujian, suasananya tidak nyaman dan banyak kegaduhan, yang dapat mengakibatkan anak didik tidak konsentrasi mengikuti ujian,” kata Mendikbud.
Dan yang keempat, ujar Mendikbud, itu pada system evaluasinya. Kebijakan UN sebagai penentu kelulusan tetap dengan menggunakan porsi 60:40, persentase dari nilai ujian dan rapor. Dalam hal ini, nilai rapor dijamin. Artinya, nilai rapor memang nilai kemampuan belajar anak yang bersangkutan, tidak ada manipulasi, mencekungkan atau menggelembungkan nilai. Rapor berfungsi untuk mengukur kompetensi siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang melekat pada diri murid selama mengikuti proses belajar di belajar di sekolah. PELAKSANAAN UN 2012                             PELAKSANAAN UN 2012
Apabila keempat hal tersebut sudah dapat dipenuhi, maka UN akan memberikan makna, yaitu pertama, ada pemetaan kualitas sekolah. Kedua, ujar Mendikbud, kita bisa mendapatkan data tentang kualitas si anak, yang selanjutnya menentukan anak tersebut lulus atau tidak. PELAKSANAAN UN 2012           
Mendikbud mengatakan, kriteria UN 2011-2012 sama dengan UN 2010-2011, yaitu syarat kelulusan setiap anak didik tetap dilakukan oleh satuan pendidikan, dengan didasarkan pada hasil ujian yang dilakukan oleh sekolah, kelakuan/akhlak siswa di sekolah, dan hasil UN . Ketiga hal inilah yang diberlakukan satuan pendidikan yang nantinya akan menentukan anak tersebut lulus atau tidak.
Sedangkan yang membedakan UN 2011-2012 dengan  UN 2010-2011 adalah saat penggandaan.
“Untuk soal tahun 2011-2012, kami akan menggunakan system sentralisasi. Kalau dulu digandakan oleh setiap provinsi, dimana kami memberi wewenang kepada pemenang tender, yang kemudian dilakukan penggandaan. Tahun ini, untuk UN SMP/MTS, SMA/MA, soalnya akan terpusat,” katanya. “Terpusat dalam artian bukan hanya satu percetakan yang mencetak, melainkan lebih dari satu. Dalam artian, semua soal di-cover dan dimonitor oleh pusat,” lanjut Mendikbud. PELAKSANAAN UN 2012       
Mengapa menggunakan system sentralisasi? Mendikbud mengatakan, “Pertama, sistem sentralitas cakupan kontrolnya sempit, sehingga bisa lebih konsentrasi untuk melakukan pengawasan, keamanan, bahkan sampai dengan kualitas percetakannya”. Ia menambahkan, “Hal ini dilakukan bukan berarti kami sudah tidak mempercayai pihak provinsi. Tetapi lebih pada bagaimana kita meningkatkan penjaminan atau keamanannya lebih baik”.
Kedua, dari aspek ekonomi, lebih efisien. Karena jika ada 30 percetakan, cetak 100, dengan 3 percetakan, cetak 100, dengan 3 percetakan cetak 1.000, pasti harga yang cetak 1.000 lebih murah. Jadi, biaya bisa ditekan.
Ketiga, walaupun sentralisasi, Kemdikbud akan mengatur pendistribusian soal sehingga tidak akan terjadi keterlambatan. “Nanti kami akan membagi per-regional pendistribusian soal tersebut. Namun, untuk percetakan sendiri, tidak harus dari Jakarta. Jika ada percetakan daerah yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, maka dia berhak untuk mencetak soal UN. Namun, tetap dalam pengawasan dari pusat,” jelas Kemdikbud. PELAKSANAAN UN 2012 PELAKSANAAN UN 2012           
Salah satu standar kualitas percetakan yang ditentukan, yaitu menggunakan security printing, dengan menggunakan simbol atau kode-kode tertentu. Dari setiap naskah yang keluar ada symbol atau kode rahasia yang hanya diketahui oleh tim dari kementerian. Jadi, jika ada kebocoran dapat lebih dengan mudah mengidentifikasi dari mana mata rantai kebocoran tersebut. Diharapkan dengan pola seperti ini dapat menjamin kerahasiaannya. PELAKSANAAN UN 2012  PELAKSANAAN UN 2012           
Untuk mata pelajaran yang akan diujikan pada hari pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Sebagai symbol bahwa  UN ini diselenggarakan di negara Indonesia. Adapun kisi-kisi untuk seluruh mata pelajaran sudah disebar. Oleh karena itu, seluruh anak didik yang akan mengikuti UN  nanti bisa banyak belajar dari kisi-kisi yang sudah dibuat. PELAKSANAAN UN 2012,PELAKSANAAN UN 2012  PELAKSANAAN UN 2012       
“Untuk itu, marilah kita kawal bersama, mudah-mudahan penyelenggaraan  UN dapat berjalan aman, lancer, dengan menghasilkan lulusan yang lebih baik,” kata Mendikbud. PELAKSANAAN UN 2012   
Sedangkan hasil UN  tingkat  SMA/MA dan SMK akan diumumkan pada 24 Mei 2012. Tingkat SMP/MTs, SMPLB  dan SMALB  pada 2 Juni 2012. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan UN tingkat SD, diserahkan pada provinsi. PELAKSANAAN UN 2012   PELAKSANAAN UN 2012            
(agus)

RPP DAN SILABUS BERKARAKTER SMP

"
Model Silabus SMP Berkarakter:
1.SILABUS SMP B.INDONESIARPP DAN SILABUS BERKARAKTER          
2.SILABUS SMP B.INGGRIS        RPP DAN SILABUS BERKARAKTER   
3.SILABUS SMP IPA RPP DAN SILABUS BERKARAKTER          
4.SILABUS SMP IPS RPP DAN SILABUS BERKARAKTER          
5.SILABUS SMP MATEMATIKA       RPP DAN SILABUS BERKARAKTER   
6.SILABUS SMP PKN RPP DAN SILABUS BERKARAKTER          
7.SILABUS SMP PAI RPP DAN SILABUS BERKARAKTER         
8.SILABUS SMP PENJASKES      RPP DAN SILABUS BERKARAKTER   
9.SILABUS SMP SENI B & K       RPP DAN SILABUS BERKARAKTER   
10.SILABUS SMP TIK RPP DAN SILABUS BERKARAKTER          
RPP SMP BERKARAKTER: RPP DAN SILABUS BERKARAKTER          
1.RPP SMP B.INDONESIA       RPP DAN SILABUS BERKARAKTER   
2.RPP SMP B.INGGRIS RPP DAN SILABUS BERKARAKTER          
3.RPP SMP IPA RPP DAN SILABUS BERKARAKTER          
4.RPP SMP IPS RPP DAN SILABUS BERKARAKTER          
5.RPP SMP MATEMATIKA RPP DAN SILABUS BERKARAKTER   
6.RPP SMP PKN RPP DAN SILABUS BERKARAKTER
7.RPP SMP PAI RPP DAN SILABUS BERKARAKTER
8.RPP SMP SBK RPP DAN SILABUS BERKARAKTER
9.RPP SMP TIK RPP DAN SILABUS BERKARAKTER
10.RPP SMP PENJASKES RPP DAN SILABUS BERKARAKTER          

Jumat, 27 Januari 2012

STANDAR KOMPETENSI SMP/SMPLB SEMUA PELAJARAN

Mata Pelajaran Agama Islam :
Mata Pelajaran Agama Kristen :
Mata Pelajaran Agama Katolik :
Mata Pelajaran Agama Hindu :
Mata Pelajaran PPKn :
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia :
Mata Pelajaran Bahasa Inggris
Mata Pelajaran Matematika :
Mata Pelajaran IPA :
Mata Pelajaran IPS :
Mata Pelajaran Seni Budaya :
Mata Pelajaran Penjas :
Mata Pelajaran TIK :

SILABUS TK/PAUD

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. SILABUS TK,SILABUS PAUD,SILABUS TK,SILABUS PAUD
Sebelum menentukan materi pelajaran, waktu yang dibutuhkan, cara menyampaikan, lembaga pendidikan  perlu menentukan terlebih dahulu tujuan pendidikan yang dikelolanya. Manusia seperti apa yang lembaga pendidikan harapkan? Kurikulum harus dapat menjadi solusi memenuhi kebutuhan peserta didik untuk mewujudkan yang dicita-citakan.SILABUS TK ,SILABUS PAUD   SILABUS TK ,SILABUS PAUD        
Muatan kurikulum sesungguhnya merupakan materi yang dirumuskan untuk menunjang terwujudnya manusia yang memiliki kepribadian, kecerdasan, kehandalan dalam bekerja, serta keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk meraih kemuliaan hidup.SILABUS TK ,SILABUS PAUD ,SILABUS TK ,SILABUS PAUD            
Di bawah ini beberapa model silabus untuk TK

PELAKSANAAN PROGRAM PENILAIAN KINERJA GURU

Meningkatkan Kesiapan Pelaksanaan Program Penilaian Kinerja Guru

Kemaslahatan utama penilaian kinerja guru harus berdampak terhadap  meningkatnya mutu lulusan satuan pendidikan. Peningkatan mutu lulusan dapat diwujudkan dengan meningkatkan pememuhan standar isi, proses, penilaian atau pembelajaran. Oleh karena itu, indikator dan target mutu lulusan ideal yang sekolah wujudkan menjadi instrumen pengukuran  efektivitas kinerja.         
Pelaksanakan PKG secara ideal memiliki dua fungsi  utama. Pertama, menilai kemampuan guru dan menghitung angka kredit yang diperoleh guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan. Keberhasilan melaksanakan fungsi ini adalah meningkatnya mutu hasil belajar siswa. PENILAIAN KINERJA GURU ,PENILAIAN KINERJA GURU ,PENILAIAN KINERJA GURU       
Hasil penilaian menjadi bahan untuk merencanakan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) agar mutu lulusan sesuai dengan mutu sumber daya manusia yang bahasa Indonesia harapkan sehingga  adaptif terhadap perkembangan global. PENILAIAN KINERJA GURU ,PENILAIAN KINERJA GURU           
Fungsi yang kedua adalah untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. PENILAIAN KINERJA GURU            
Yang menjadi kekhawatiran sejak PKG dirancang yaitu tidak tercapainya fungsi PKG yang barmakna terhadap peningkatan mutu hasil belajar siswa. Seperti agenda-agenda besar penilaian angka kredit sebelumnya, pencapaian nilai kredit yang tinggi tidak selalu memiliki dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran. PENILAIAN KINERJA GURU ,PENILAIAN KINERJA GURU  
Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pelaksanaan peningkatan kinerja guru, di bawah ini GP lampirkan PKG dan PKB.PENILAIAN KINERJA GURU ,PENILAIAN KINERJA GURU       
Untuk memehami lebih lanjut tentang  bagaimana pelaksanaan PKG  dan PKB , di bawah ini dilampirkan materi dalam bentuk power point seperti di bawah ini.
Sukses pelaksanaan PKG  perlu ditunjang dengan kesiapan pengetahuan dan keterampilan menilai kinerja . Guru-guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup mengenai tujuan penilaian, apa yang dinilai, bagaimana proses pengukuran , siapa yang menilai, seperti apa hasil yang mungkin diperoleh, dan bagaimana implikasi jika berhasil memperoleh nilai yang memenuhi standar atau jika tidak memenuhi standar.
Pengetahuan dan keterampilan yang memenuhi kebutuhan untuk menilai juga perlu dimiliki oleh penilain. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup memungkinkan setiap penilai untuk meningkatkan keyakinan dan kepastian dalam menentukan penilaian. PENILAIAN KINERJA GURU           
Materi untuk meningkatkan pengetahuan dan melatih menilai tersusun dalam paparan lembar kerja berikut:
Bahan latihan peserta agar menggunakan instrumen penilaian, GP lampirkan  insturmen di bawah ini.
Pelaksanaan pelatihan memerlukan isntrumen untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi peserta dalam melaksanakan PKG.  Berikut ini  dilampirkan perangkatnya.
Pelaksanaan        
Sistem penilaian yang efektif memerlukan kehandalan, yaitu kehandalan instrumen yang valid, penilai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memenuhi standar, dan cara melakukan penilaian yang tepat artinya sesuai dengan  prosedur yang telah ditetapkan. PENILAIAN KINERJA GURU 
Yang bertindak sebagai penilai kinerja guru pada tiap satuan pendidikan adalah kepala sekolah dan guru yang telah terlatih melaksanakan penilaian. Menyambut penerapan sistem PKG  yang baru ini  keraguan tentang  satuan pendidikan akan dapat menggunakan instrumen secara objektif sehingga akan menghasilkan data yang terpercaya masih besar.  Permasalahannya adalah apakah guru dan kepala sekolah akan dapat berlaku objektif sehingga PKG  benar-benar berdampak terhadap peningkatan kinerja pendidikan.
Jika kita belajar dari sistem penilaian kinerja melalui penilaian DP3, angka kredit guru, dan  akreditasi sekolah, maka kita mendapat pelajaran bahwa penilaian  yang  objektif berbasis data yang valid pada tiap satuan pendidikan itu bukan hal yang mudah. Kendala utamanya adalah budaya penilaian yang selama ini tumbuh ialah memenuhi syarat formalitas administratif.
Pengalaman menunjukkan seperti dalam penilaian angka kredit guru  sebelumnya, semakin sibuk guru meningkatkan peroleh nilai angka kredit tidak serta merta meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Bahkan, ketika seminar dan pelatihan menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung peroleh angka kredit secara faktual memberikan dampak yang kontra produktif terhadap peningkatan mutu hasil belajar siswa.
Tantangan terbesar dalam menerapkan sistem PKG adalah menjaga objektivitas penilaian dan memastikan bahwa penilaian kinerja berdampak terhadap peningkatan mutu belajar siswa. Kita perlu lebih berhati-hati untuk menjaga objektivitas ini yang mengandalkan kejujuran para penilai yang secara jelas adalah teman-teman guru. Dan, menjaga agar guru agar tidak disibukkan dengan pemenuhan syarat formal memenuhi prosedur dan bukti fisik mengajar sehingga lupa bahwa itu semua dinyatakan baik jika berdampak positif terhadap meningkatnya mutu lulusan. PENILAIAN KINERJA GURU ,PENILAIAN KINERJA GURU                        

INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Pelaksanaan supervisi didukung dengan beberapa instrumen berikut:

INSTRUMEN SUPERVISI ,INSTRUMEN SUPERVISI ,INSTRUMEN SUPERVISI   

Program Pengawas 2011-2012

Pelaksanaan tugas pengawas pada  semester genap tahun 2012 sejalan dengan program pemerintah yang dituangkan dalam Permenpan 21 tahun 2010. Setiap pengawas memerlukan sistem dokumen sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Semula saya menghendaki agar sistem dokumen itu dibuat lebih sederhana, praktis dan efektif. PROGRAM PENGAWAS,PROGRAM PENGAWAS    
Untuk mewujudkan keinginan itu, saya mulai dengan mencoba menelaah Permenpan dan instrumen penilaian kinerja pengawas yang sekarang sedang dalam proses sosialialisasi dan pelatihan. Program ini merupakan bagian dari sistem penilaian kinerja  kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas.PROGRAM PENGAWAS        
Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa keinginan untuk menyederhanakan struktur program  ternyata tidak terpenuhi. Perangkat administrasi program  memerlukan lebih banyak muatan seperti yang saya duga. Tanggung jawa pengawas dalam memantau kinerja sekolah dalam pemenuhan SNP, pembinaan kepala sekolah, dan guru, serta penilaian kinerja kepala sekolah dan guru memerlukan perangkat administrasi sejubel.
Hasil analisis pengembangan program yang sesuai dengan target penilaian kinerja pengawas menghasilkan struktur yang jauh lebih kompleks dan memerlukan penangan yang bisa menghabiskan banyak waktu. Kenyataan ini mendorong saya mereview program yang telah ada sebelumnya. Dan, hasilnya berubah total.
Dalam beberapa hari mereview program tahunan, belum selesai juga. Apalagi jika naik ke penyediaan lampiran, lebih banyak lagi. Agar menjadi bahan kajian teman-teman juga, hasil review saya simpan di ranah publik ini  teriring harapan agar diskusi di antara pengawas dapat dikembangkan melalui media ini.
Perangkat Program Tahunan Pengawas:  PROGRAM PENGAWAS,PROGRAM PENGAWAS     
Landasan pengembangan program adalah Permenpan 21 tahun 2010 yang dijabarkan lebih lanjut dalam instrumen penilaian kinerja pengawas. Untuk menyederhanaan peneleahan maka hanya sebagian komponen yang diambil seperti yang dapat diunduh di bawah ini.PROGRAM PENGAWA           S
Dokumen Rujukan Untuk Penyusunan Program Pengawas (216)
Hasil analisis kebutuhan pemenuhan komponen selanjutnya dituangkan ke dalam bentuk rancangan daftar isi seperti yang dapat dikembangkan dalam bentuk model berikut:
Cover dan Daftar Isi Program Tahunan Pengawas (213) 
Selanjutnya, diuraikan dalam bab pendahuluan seperti yang dapat diunduh pada bagian di bawah ini.
 Bab I. Pendahuluan (160) 
Landasan program merupakan hasil evaluasi pelaksanaan tugas tahun sebelumnya, yang dapat diungkap dengan menggunakan model analisis kualitatif seperti yang dapat disajikan dalam model berikut:
Bab II. Deskripsi Hasil Pengawasan Tahun 2010_2011 (121)  
Rencana pengawasan dikembangkan secara rinkas dalam bentuk matrik. Penyusunan rencana kegiatan dalam bentuk matrik ini akan membantu pengawas menentukan program supervisi akademik, manajerial serta pembinaan kepala sekolah dan guru. Berikut GP sajikan model program PROGRAM PENGAWAS           
Bab III. Matriks Identifikasi Rencana Tindak Lanjut (65) 
Program pengawas harus memenuhi  program tahunan dan program semester. Perencanaan program idealnya harus mencakup kegiatan tatap muka di sekolah dan kegiatan nontatap muka yang digunakan para pengawas berkolaborasi mempersiapkan dan menyusun laporan kegiatan bersama. Semula GP telah mencoba menyusun kegiatan rinci dalam Kalender Kegiatan Pengawas. Namun, kegiatan seterperinci itu menjadi sangat kaku untuk dapat dikembangkan sebagai model yang dapat diadopsi bersama. Oleh karena itu, kali ini GP menurunkan program yang lebi simpel dalam bentuk matrik. Hal ini didasari dengan pemikiran agar program tidak terlalu tebal.
Bab IV Program Pengawasan (35) 
Program yang kami sajikan ini dipastikan bukan program yang telah tuntas dan dapat diadopsi serta-merta. Semoga menjadi inspirasi agar semua dapat memperbaiki model ini dengan lebih disesuaikan dengan konteks lapangan yang menjadi beban tugas masing-masing. PROGRAM PENGAWAS           
Lampiran  instrumen penunjang pelaksanaan program kerja  pengawas yang telah ada sebelumnya GP sajikan. Karena struktur program tahunan telah diperbaharui maka sebaiknya perangkat terdahulu yang sudah ada perlu direview kembali agar sesuai dengan program terbaru. PROGRAM PENGAWAS           
Berikut model rencana pengawasan manajerial (RPM): PROGRAM PENGAWAS        
Rencana Pelaksanaan Supervisi Manajerial Model 1 (1009)
Rencana Pelaksanaan Supervisi Manajerial Model 2 (704)
Data kehadiran pengawas menggunakan instrumen berikut:
Data Pelaksanaan Tugas (732)
Pelaksanaan supervisi didukung dengan beberapa instrumen berikut:  PROGRAM PENGAWAS                     
Model laporan pelaksanaan kegiatan supervisi diperlukan pula sebagai akuntabilitas dan bahan refleksi pada tingkat dinas pendidikan. PROGRAM PENGAWAS,PROGRAM PENGAWAS          
 Laporan Hasil Supervisi Akademik (697)  

Entri Populer